Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti pentingnya penggunaan audit eksternal di Koperasi Se-Kota Singaraja. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan penekanan utama pada penelitian sumber, mengungkapkan fakta (menguraikan data dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data skunder). Data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa kuesioner. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan studi pustaka yang selanjutnya dilakukan analisis data dengan model analisis interaktif melalui tiga tahapan yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi perlu melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik (audit eksternal) untuk peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan. Hasil laporan audit memiliki keabsahan hukum, karena telah melakukan pros

LPD sebagai salah satu wadah kekayaan desa, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha kearah peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Keberadaan LPD di daerah dapat memeberikan efek sosial ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat golongan menengah kebawah di pedesaan secara umum sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran struktur pengendalian internal dalam menunjang keberlangsungan usaha di LPD Desa Pakraman Bontihing.             Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, dan Data sekunder dalam penelitian inii adalah struktur organisasi, data kredit macet dan neraca percobaan LPD Desa Pakraman Bontihing. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara,observasi, dan dokumentasi.             Hasil penelitian menunjukkan struktur pengendalian internal dalam menunjang keberlangsungan usaha pada LPD Desa Pakraman Bontihing belum

BAB I  PENDAHULUAN 1.1        Latar Belakang          Pengelolaan pendapatan asli desa dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa sebagai penambah dan pemasukan sumber pendapatan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 tentang Desa, pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa menjelaskan bahwa pembangunan desa oleh pemerintah desa yang sebelumnya terbebani dengan program-program pembangunan dari pusat sekarang dapat lebih leluasa dan bebas dalam mengelola dan mengatur serta menentukan arah pembangunan desa secara mandiri. Beberapa desa di Indonesia, contohnya Desa Sarimulyo adalah desa yang berada di Kabupaten Jember, tercatat belum secara optimal mengelola pendapatan asli desa dalam meningkatkan pembangunan perekonomian desa. Desa Sarimulyo membutuhkan pembangunan yan