Makalah - Dinamika Keanggotaan Indonesia dalam PBB

Dalam hakikatnya, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain (Homo Socius). Begitupun juga dengan suatu negara yang tidak bisa berkembang tanpa melakukan kerjasama dengan negara lain, apalagi dalam era globalisasi ini dengan kebutuhan yang begitu kompleks tidak hanya bisa mengandalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari negeri sendiri dalam rangka pembangunan nasional serta mengatasi konflik nasional maupun antar negara. Maka dari itu, suatu negara memerlukan bantuan dari negara lain atau organisasi internasional seperti PBB. 

PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 di New York mempunyai tujuan untuk menggalang suatu kesepakatan guna terwujudnya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial seperti yang tercantum dalam Undang – Undang Dasar 1945. Keanggotaan PBB mengisyaratkan kepada negara yang cinta perdamaian membuat organisasi ini dapat menjadi mediator ataupun penengah yang seharusnya bersifat netral. Dengan keanggotaan yang melingkupi hampir seluruh negara di dunia, PBB mempunyai peranan penting dalam upaya menyelesaikan permasalahan ataupun member bantuan anggotanya yang mengalami kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. 

Indonesia masuk sebagai anggota PBB pada tanggal 28 September 1950, setelah mendapatkan kedaulatannya sebagai NKRI dari tangan Belanda. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dalam perjalanannya banyak meghadapi kesulitan baik yang terkait dengan masalah politik, sosial, ekonomi, dll seperti sengketa wilayah antar negara, bantuan ekonomi, dan bencana alam. Dalam hal tersebut PBB turut andil dalam mencarikan jalan keluar dalam permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia.

A. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Dinamika Keanggotaan Indonesia dalam PBB ? 

2. Bagaimana Peran PBB dalam Mempertahankan Kedaulatan Indonesia?

3. Bagaimana peran PBB dalam Perkembangan Indonesia di Abad ke – 21?

B. Dinamika Keanggotaan Indonesia dalam PBB

Indonesia resmi menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa ke - 60 pada tanggal 28 September 1950, yang ditetapkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor A/RES/491 (V)  tentang "penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa Bangsa". Kurang dari satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag (23 Agustus – 2 November 1949) (http://wikipedia.org/). 

Kemudian pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 7 Januari tahun 1965, sebagai reaksi atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Soekarno marah, Indonesia memutuskan untuk mundur dari PBB, dan mendirikan CONEFO, didukung Republik Rakyat Tiongkok, Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara), dan Republik Demokratik Vietnam. 

Setelah memasuki masa orde baru, Indonesia kembali masuk sebagai anggota PBB pada bulan September 1966 yang dilatarbelakangi oleh desakan Komisi C DPR – GR. Akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan organisasi yang bernaung di bawahnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak. Tindakan itu mendapat sambutan baik dari negara anggota PBB yang lain. Pada tanggal 28 September 1966, Majelis Umum PBB menindaklanjuti keputusan pemerintah Indonesia tersebut dan mengundang perwakilan Indonesia untuk menghadiri sidang kembali (Artha dan Margi, 2014 : 162 – 163 ).

C. Peran PBB dalam Mempertahankan Kedaulatan Indonesia

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) merupakan organisasi internasional yang terbentuk pada 24 Oktober 1945 di New York yang memiliki tujuan untuk menggalang suatu kesepakatan demi terwujudnya perdamaian dunia. Peran penting PBB ialah memberikan bantuan kepada anggotanya saat mengalami kesulitan. Kesulitan dalam artian mencakup kehidupan manusia (bidang sosial, ekonomi, politik, dll)

Indonesia salah satu negara berkembang yang memiliki banyak kesulitan baik terkait secara politik seperti masalah Indonesia dan Belanda, ataupun masalah sosial. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan bangsa yang merdeka dan sejahtera. Dalam hal ini PBB ikut andil masalah antara Indonesia dengan pihak Belanda mengenai pengakuan kedaulatan melalui persetujuan Linggarjati yang tidak menemukan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun isi dari perjanjian tersebut adalah :

1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatra.
2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Belanda selaku sekutunya (Sedana, 2014 : 98).

Pada tanggal 31 Juli 1947 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi dan memerintahkan diadakannya gencatan senjata dan pembentuka KTN (Komisi Tiga Negara). Komisi ini terbentuk akibat dari Agresi Militer Belanda I, yang terdiri dari tiga (3) Negara saja seperti Australia dipilih oleh Indonesia dengan wakil Richard Kirby, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan diwakili oleh Paul Van Zealand, dan Amerika Sarikat adalah pihak netral dan diwakili oleh dr.Frank Graham. KTN sebagai perantara yang menyelesaikan masalah antara Indonesia dengan Belanda yang dilanjutkan dengan perjanjian Renville pada 17 Januari 1948. Adapun isi dari perjanjian Renville adalah sebagai berikut:

1. Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat.
2. RIS atau Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda.
3. Belanda dapat menyerahkan kekuasaanya ke pemerintah federal sementara, sebelum RIS terbentuk.
4. Negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat.
5. Enam bulan sampai satu tahun, akan diadakan pemilihan umum (pemilu) dalam pembentukan Konstituante RIS.
6. Setiap tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia.

KTN (Komisi Tiga Negara) ini belum bisa menyelesaikan masalah. Oleh karena itu pihak Belanda melancarkan Agresi Militer II terhadap ibu kota RI Yogyakarta. Tindakan ini sangat dikecam oleh pihak internasional dengan memerintahkan agar pemimpin Republik Indonesia di bebaskan serta dikembalikan ke Yogyakarta, namun ini ditolak Belanda hanya ingin menghentikan gencatan senjata.

Setelah beberapa kali kegagalan dalam menjalani diplomasi, PBB membentuk UNCI (United Nations Commisions for Indonesia). UNCI ini dibentuk sebagai akibat Agresi Militer Belanda II yang berperanan dalam mengadakan Perundingan Roem Royen (7 Mei 1949), dan mengadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda. UNCI ini dianggap sebagai ganti dari KTN dan bertugas untuk membantu melancarkan perundingan-perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia dan berhak mengajukan usul-usul guna membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda (Maulana, 2013).

Sesuai denga persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar) pada tanggal 27 Desember 1949 Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan secara serempak di dua kota (Den Haag dan Jakarta) kepada Indonesia. September 1950 Indonesia masuk menjadi anggota PBB yang ke-60, dikarenakan PBB berjasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di forum internasional.

Usaha-usaha yang diplomasi secara bilateral anatara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat tidak pernah berhasil, maka perjuangan dan ditingkatkan ke forum internasional pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo. Pada tahun 1954 masalah itu hanya dibicarakan di PBB, namun tidak menemukan hasil, bahkan mengalami penolakan dalam siding pada tahun 1956,1957, dan tahun 1961. Oleh karena itu, sekertaris Jenderal PBB U Thant untuk menganjurkan kepada Ellsworth Bunker salah seorang diplomat Amerika Serikat untuk mengajurkan usul kepada kedua belah pihak yang bersangkutan, yaitu pihak Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia yang dilakukan oleh PBB dalam jangka waktu dua tahun. Indonesia setuju tetapi pihak Belanda setuju bila di Irian Barat dibentuk suatu perwakilan di bawah PBB.

Pada 15 Agustus 1962 di New York berhasil dicapai suatu kesepakatan anatara pihak Indonesia dengan Belanda yang isinya:

1. Belanda akan menyerahkan Irian Brat kepada Indonesia melalui badan pemerintah PBB yang disebut UNTEA ( Untied Nation Temporary Exescutive Autority). Penyerahan itu paling lambat tanggal 1 Mei 1963.
2. Indonesia berkewajiban mengadakan Penentu Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969.

Pada tanggal 1 Oktober 1963 Irian Barat diserahkan oleh Belanda kepada UNTEA dan untuk memenuhi persetujuan New York point ke-2 pada 14 Juli 1969 diadakan penentuan pendapat rakyat di Irian Barat yang menghasilkan bahwa rakyat Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Negara kesatuan Republik Indonesia, yang pada masa Orde Baru mengganti nama menjadi Irian Jaya.

Dalam proses intergrasi Timor-Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan jalan diplomasi antara Indonesia dengan pihak Portugal tidak menuai hasil, sehingga dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun berada dalam pengawasan PBB karena dianggap belum ada kesepakatan antara pihak yang bertentangan dan dilakukanlah jejak pendapat mengenai keinginan rakyat Timor-Timur, hasilnya mereka ingin berintergarasi dan pada tanggal 17 Juli 1976 resmi menjadi bagian Indonesia.

Negara Timor Timur sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Dan ide lepasnya Timor Timur dari NKRI berawal munculnya dua opsi dengan penyelesaian masalah Timor Leste melalui sebuah referendum oleh B.J Habibie pada tahun 1999, adapun opsi yang pertama yaitu pemberian otonomi khusus dan opsi yang kedua yaitu pemisahan Timor Timur (Sudirman, 2014:324).

Berdasarkan kespekatan 5 Mei 1999 di kantor PBB antara pemerintah Portugis dan Indonesia melalui kedua menteri luar negeri yang disaksikan oleh sekertaris PBB sehingga pelaksanaan jajak pendapat di bawah pengawasan PBB melalui lembag United Nation Mission In East Timor (UNAMET), yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 yang hasilnya 78,5% rakyat Timor Timur memilih menolak otonomi luas yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia dan 21,5% yang menerima otonomi luas yang ditawarkan oleh Indonesia 

Hasil refendum tersebut maka Timor Leste berpisah dengan bangsa Indonesia sebagai provinsi 27 dengan nama Timor Timur dalam negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah pasca jajak pendapat terjadi tindakan kekerasan, pembunuhan, terror, deportasi, penduduk Timor Leste ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), diseluruh kota di Timor Leste oleh kelompok pro otonomi maka melalui lembaga PBB mengirim  International Peacekeeping Force For East Timor (INTERFET) pada tanggal 21 September 1999 untuk menormalkan situasi dan kondisi keamanan dari kelompok pro otonomi. Mulai tanggal 25 Oktober 1999 sampai tanggal 20 Mei 2002 semua administrasi di Timor Timur dijalankan oleh PBB melalui lembaga UNTAET dengan resolusi 1272 dewan keamanan PBB sehingga tugas utama lembaga ini adalah mempersiapkan lembaga-lembaga Negara dan para pemimpin Pribumi

Timor Leste sebagai suatu Negara merdeka dan berdaulat mendapat pengakuan negara dari komunitas internasioanal terhadap kedaulatan Negara Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002 dengan ditandai lembaga UNTAET yang menyerahkan kekuasaan Administrasi kepada pemimpin Timor Leste melaui upacara di Dili Tacitolu. Namun misi PBB belum selesai karena melalui lembaga United Nation Mission Support In East Timor (UNMISER), masih berada di Negara Timor Leste dalam bentuk mendampingi pemerintahan Timor Leste.

Timor Leste sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat sehingga hal pokok yang dilakukan oleh para pemimpin-pemipin adalah membangun segala aspek kehidupan bangsa Timor Leste yang kecil dan terkadang sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain di dunia. Melihat dari potensi dan situasi yang ada bahwa bangsa Timor Leste mempunyai sumber daya alam yang melimpah seperti: minyak, dan gas, marmer, dan lain-lain 

D. Peran PBB dalam Perkembangan Indonesia di Abad ke – 21

a. Peran PBB di Panggung Nasional/Indonesia 

Bencana tsunami yang menimpa Indonesia merupakan bencana yang paling banyak memakan korban jiwa maupun materi dibandingkan dengan Negara-negara korban tsunami lainya di Asia. Akibat bencana tsunami inilah, khusus di Indonesia yaitu di Aceh Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan melakukan berbagai upaya atas nama PBB untuk dapat membantu para korban tsunami yakni : 

• Menekan komunitas Internasional agar memberikan bantuan, yang akan disampaikannya sewaktu menghadiri pertemuan ASEAN di Jakarta 6 Januari 2005. 
• Menghimpun dan menyalurkan bantuan dari berbagai kalangan masyarakat dan perkumpulan sosial di dunia, sebagaimana yang dilakukan oleh Bill Clinton yang mewakili penyerahan bantuan dari PBB lainnya seperti WHO memberikan bantuan 10 paket peralatan kesehatan darurat yang masing-masing menyedihkan pasokan obat-obatan dasar bagi sepuluh ribu orang selama tiga bulan. Disamping lembaga-lembaga PBB lainnya tetap gencar memberikan bantuan. 
• Penunjukan Margareta Walhstrom sebagai koordinator bantuan bencana tsunami dan Amerika Serikat sebagai pemimpin penyalur bantuan dimaksudkan karena Amerika Serikat yang mampu untuk menyalurkan bantuan dan fasilitas yang memadai. 
• Bank dunia di bawah PBB memberikan bantuan dalam tahap rekontruksi Aceh nantinya.

Berdasarkan paparan diatas, tampaknya peran serta PBB cukup besar dalam upaya mengatasi semua persoalan yang ada baik berdimensi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan sesuai denagan misinya sebagai lembaga perdamaian dunia.

b. Peran PBB di Panggung Internasional

Menanggapi masalah mengenai pembangunan pemukiman Israel di wilayah yang mereka duduki, maka PBB mengeluarkan resolusi. Amerika Serikat menolak memveto resolusi Dewan Keamanan PBB berisi seruan agar Israel mengakhiri pembangunan permukiman Yahudi, isu yang menjadi ganjalan dalam perundingan Israel dan Palestina. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mendesak Israel untuk 'tetap kuat' sampai pada pelantikannya menjadi seorang presiden.

AS memilih abstain sehingga memungkinkan DK PBB untuk mengadopsi resolusi yang didukung oleh keseluruhan 14 negara anggota DK PBB lainnya. Trump setelah AS tidak menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Menurut Donald Trump perdamaian antara Israel dan Palestina hanya akan terwujud lewat negosiasi langsung antara pihak-pihak, dan bukan lewat penerapan ketentuan PBB.

E. Kesimpulan

Pada tanggal 31 Juli 1947 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi dan memerintahkan diadakannya gencatan senjata dan pembentuka KTN (Komisi Tiga Negara). Komisi ini terbentuk akibat dari Agresi Militer Belanda I, yang terdiri dari tiga (3) Negara saja seperti Australia dipilih oleh Indonesia dengan wakil Richard Kirby, Belgia

Timor Leste sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat sehingga hal pokok yang dilakukan oleh para pemimpin-pemipin adalah membangun segala aspek kehidupan bangsa Timor Leste yang kecil dan terkadang sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain di dunia

Berdasarkan uraian dia atas dapat disimpulkan bahwa peran PBB bagi kehidupan bangsa indonesia sangat banyak diantaranya:

1. PBB membantu indonesia mendapatkan hak kemerdekaannya secara De Jure setelah diterima menjadi anggota PBB.
2. Indonesia mendapatkan hak kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949.
3. Irian Barat menjadi anggota Indonesia setelah terjadi perebutan antara Belanda dan Indonesia. 

Selain itu PBB juga memberikan bantuan dalam bidag sosial seperti saat Indonesia mengalami bencana alam khusunya Aceh. Peran PBB di panggung internasional juga memberikan pengaruh kepada Indonesia dalam menangani masalah negara-negara lainnya, misalnya Palestina dan Israel.

F. Saran

Bertolak dari peran PBB yang telah banyak memberikan sumbangsih, penyusun memberikan saran agar PBB terus mengupayakan agar masalah-masalah yang terjadi di Indonesia dan dunia pada umumnya dapat terselesaikan secara damai serta menuju kerjasama yang saling menguntungkan antar berbagai Negara (Risdiana, 2013)

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Arta, Ketut Sedana dan Ketut Margi, 2014. Sejarah Indonesia (dari Proklamasi Sampai Orde Reformasi). Yogyakarta: Graha Ilmu

Aryana, I Gusti Made, 2013. Sejarah Hubungan Internasional. Singaraja :Undiksha Press

Sudirman, Adi. 2014. Sejarah Lengkap Indonesia (Dari Era Klasik Hingga Terkini). Yogyakarta: DIVA Press

Sumber Website :

Fauzi Maulana Siregar, 2013. Peran PBB dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. http://wartasejarah.blogspot.co.id/2013/07/fauzi-maulana-siregar.html diunduh tanggal 10 Maret 2017 Waktu 17.00 WITA )

Prasetya, 2016.Peran PBB dalam menciptakan perdaiaman dunia.  https://prasetya.ub.ac.id/berita/Peran-PBB-Semakin-Tidak-Signifikan-dalam-Menciptakan-Perdamaian-Dunia-6440-id.html (diunduh tanggal 10 Maret 2017 Waktu 17.00 WITA )

http://wikipedia.org (diunduh tanggal 10 Maret 2017 Waktu 17.00 WITA )