Makalah Perspektif Global - Pengaruh Pendidikan, IPTEK, Masyarakat Terhadap Globalisasi

Globalisasi berasal dari dua akar kata yaitu global yang berarti mendunia dengan akhiran – sasi yang menunjuk pada suatu proses. Jadi, dari akar kata tersebut didapat pengertian bahwa globalisasi adalah suatu proses yang menyeluruh dan mendunia dalam segala aspek kehidupan yang disertai dengan hilangnya batas – batas wilayah negara dalam konteks kebudayaan, sosial, dan ekonomi yang mengakibatkan dunia terasa semakin sempit. 

Dalam konteks sejarah, globalisasi dalam arti khusus memang bukan merupakan gejala baru bagi masyarakat dunia. Hal ini terlihat dari adanya sentuhan budaya global terhadap budaya lokal. Adanya sentuhan budaya global sudah tampak sejak jaman praaksara, baik pada zaman batu dan pada zaman logam melalui proses migrasi yang memakan waktu sangat lama (Ardika dalam Sriartha dkk., 2004 :11).  

Globalisasi telah menandai dimulainya suatu era baru dalam sejarah. Globalisasi yang terjadi telah banyak mempengaruhi dan merubah cara dan gaya hidup manusia, dimana jika zaman semakin berkembang, maka kebutuhan manusia akan semakin kompleks dari era sebelumnya yang lebih sederhana. Hal tersebut pastinya akan menimbulkan berbagai dampak bagi manusia dan lingkungannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak dari globalisasi tentunya terjadi karena adanya faktor – faktor dinamis yang mendukung globalisasi yang disertai dengan cara manusia menyikapi aspek – aspek globalisasi yang masuk ke lingkungannya. Adapun faktor – faktor dinamis dalam globalisasi antara lain : pendidikan; IPTEK; organisasi kerjasama regional dan global; perdagangan global; serta penduduk. 

A. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pendidikan Bisa mempengaruhi globalisasi ? 
2. Bagaimana IPTEK sebagai proses budaya bisa mempengaruhi globalisasi ? 
3. Apa yang dimaksud dengan IPTEK yang manusiawi ? 
4. Apa saja organisasi – organisasi kerjasama global dan regional yang mendukung proses globalisasi ? 
5. Bagaimana perdagangan global dapat mempengaruhi globalisasi ? 
6. Bagaimana penduduk bisa mempengaruhi proses globalisasi ? 

B. Pendidikan  

Sebagai suatu entitas yang terkait dalam budaya dan peradaban manusia, pendidikan di berbagai belahan dunia mengalami perubahan sangat mendasar dalam era globalisasi. Ada banyak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang biasa dinikmati umat manusia. Namun sebaliknya kemajuan tersebut juga beriringan dengan kesengsaraan banyak anak manusia. 

Pendidikan dimaksudkan sebagai mempersiapkan anak – anak bangsa untuk menghadapi masa depan dan menjadikan bangsa ini bermatabat diantara bangsa – bangsa lain di dunia. Masa depan yang selalu berkembang menuntut pendidikan untuk selalu menyesuaikan diri dan menjadi lokomotif dari proses demokratisasi dan pembangunan bangsa. Pendidikan membangun masa depan bangsa. Akan tetapi, pendidikan yang menjadi budak sistem politik masa kini telah kehilangan jiwa dan kekuatan untuk memastikan reformasi bangsa sudah berjalan sesuai dengan tujuan. Dalam konteks globalisasi, pendidikan di Indonesia perlu membiasakan anak – anak untuk memahami eksistensi bangsa dalam kaitan dengan eksistensi bangsa lain dan segala persoalan dunia. Pendidikan nasional perlu mempertimbangkan bukan hanya pembangunan bangsa dan pembangunan nasional, melainkan juga pembangunan kapasitas. Birokrasi pendidikan di Indonesia perlu fokus pada kebijakan yang strategis dan visioner serta tidak terjebak untuk melakuuan tindakan instrumental dan teknis seperti Ujian Nasional. Dengan kebijakan otonomi daerah, setiap kabupaten perlu difasilitasi untuk mengambangkan pendidikan berbasis masyarakat tapi bermutu tinggi. Pendidikan berbasis masyarakat diharapkan bisa menjadi lahan persemaian bagi anak – anak dari berbagai latar belakang untuk mengenali berbagai persoalan dan sumber daya dalam masyarakat serta terus mencari upaya – upaya untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik. 

Globalisasi yang semakin nyata pada millennium ketiga berimplikasi pada tuntunan demokrasi dan penghargaan terhadap martabat dan HAM, sekaligus tuntunan keterbukaan yang berarti tak terelakkannya iklim kompetensi terbuka di segala bidang ilmu dan profesi, temasuk juga bidang pendidikan. Pendidikan memainkan peranan penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan masa depan umat manusia. Hal itu sejalan dengan keberadaan pendidikan sebagai proses pembudayaan. Dalam konteks inilah maka pendidikan berperanan di satu sisi sebagai kelembagaan yang mempertahankan tradisi dan di sisi lain sebagai perombak tradisi dan pembentuk kultur. Sehubungan dengan hal itu maka perlu dikembangkan adanya suatu kondisi dinamis dan kritis dalam sistem dan proses pendidikan sehingga mampu mengantisipasi berbagai tantangan yang ada dalam masyarakat. Tantangan pertama adalah bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang tanggap terhadap tantangan era globalisasi. 

Dalam kaitan itu, ada dua paradigma sumber daya manusia yang berkembang yaitu : Pendidikan dalam konotasi production centred development dalam pembangunan sumber daya manusia cenderung menempatkan manusia dalam fungsinya sebagai resource pembangunan. Di dalam konteks ini, harga atau nilai manusia ditentukan oleh relevansi kontribusinya pada proses produksi. Kualitas manusia diprogramkan sedemikian rupa agar sesuai dengan tuntunan pembangunan masyarakat industri. Hakikat manusia di sini cenderung dilihat sebagai salah satu faktor produksi yang semata – mata melengkapi faktor produksi yang lain dalam suatu sistem produksi. Pandangan semacam ini lebih menekankan manusia sebagai instrumental dalam pembangunan nasional. Sedangkan pendidikan dalam konotasi human – centred development menekankan kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai manusia. pengembangan sumber daya manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai manusia. pengembangan sumber daya manusia yang demikian lebih lanjut akan mampu membentuk manusia yang mempunyai kemampuan kritis untuk melihat kendala – kendala sosial, ekonomi, politik, budaya, dan aspek lainnya dari sistem yang ada, dan mencari alternatif pemecahannya. Dalam konteks globalisasi, paradigma pendidikan human – centered development semakin relevan agar bangsa dan negara ini dapat memainkan peranan sebagai subyek yang mandiri dalam interaksi global. 

C. IPTEK Sebagai Proses Budaya 

Ilmu pengetahuan merupakan pengamatan panca indera manusia mengenai sesuatu yang direfleksikan dalam langkah – langkah ilmiah. Secara substansi, ilmu sebagai bagian dari pengetahuan terdiri dari 3 komponen antara lain : apa saja objek yang diteliti dari suatu ilmu ? (ontologis); bagaimana cara memproses pengetahuan yang berupa ilmu ? (epistimologis);  apa manfaat dari pengetahuan ? (aksiologis). Melalui ketiga komponen tersebut, antara ilmu satu dengan ilmu lainnya dapat dicari perbedaannya. 

Dari bentuknya, ilmu pengetahuan dibedakan menjadi 2 yaitu ilmu murni (pure science) yang bertujuan membentuk ilmu secara abstrak dalam rangka meningkatkan mutu keilmuannya. Sedangkan ilmu terapan (applied science) menggunakan ilmu pengetahuan tersebut di masyarkat dalam rangka membantu masyarakat mengatasi masalah – masalah yang dihadapinya (Soekanto dalam Sriartha dkk., 2004 : 32). Adapun salah satu bentuk dari ilmu terapan yait teknologi. Karena teknologi merupakan pemanfaatan ilmu untuk memecahkan suatu masalah dengan cara mengerahkan alat dan metode yang sesuai dengan nilai – nilai kebudayaan. 

Uraian tersebut menyiratkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya merupakan fenomena budaya. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan refleksi kejiwaan dari potensi dasar manusia, yaitu cipta, rasa, dan karsa (Homo Cultural). Dan keberadaannya sebagai mahkluk berpikir (Homo Rasional) yang selalu ingin tahu, kreatif, dan menyadari potensi yang dimilikinya. Jika potensi dan kreativitasnya dikembangkan maka akan muncul inovasi, yaitu dengan memasukkan nilai – nilai baru serta renovasi, yaitu upaya penyegaran kembali pada nilai – nilai yang masih actual terhadap bentuk semula yang sudah usang. Sedangkan manusia dalam keberadaannya sebagai mahkluk teknologi (Homo Teknologicus) merupakan fenomena yang terjadi baik di masyarakat yang kehidupannya sangat sederhana maupun pada masyarakat yang sudah maju, dengan tingkat pekembangan yang berbeda. Keberadaan teknologi ini sebagai perpanjangan tangan dari hakikat manusia sebagai mahkluk ekonomi (Homo Economicus) dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja yang dibantu dengan teknologi.

Teknologi adalah ilmu pengetahuan untuk meningkatkan peralatan dalam rangka dialektik manusia dengan alamnya dengan merekflesikan dimensi individual dengan dimensi sosialnya. Dimensi sosial menampakkan manusia dalam keberadaannya sebagai mahkluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural manusia terarah pada manusia lain dan cenderung untuk berkerjasama membentuk masyarakat dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian dibentuklah lembaga – lembaga kemasyarakatan dan institusi – institusi politik, dengan berbagai tata aturannya yang terkait dengan teknologi yang dikembangkan. 

Melalui hal – hal tersebut, manusia mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dalam interaksinya dengan lingkungan sekitarnya dengan berbagai wujud budaya, diantaranya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur budaya yang menjadi kekuatan dinamik dari kebudayaan dan kehidupan masyarakat pendukung kebudayaan tersebut, lebih lebih pada era globalisasi. Arti penting IPTEK tidak saja dalam proses globalisasi, tetapi juga dalam persaingan memanfaatkan fenomena global dalam berbagai aspek kehidupan manusia.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bergerak sangat cepat, sehingga perlu ditanggapi dan dipersiapkan dalam meghadapinya sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dalam menghadapi IPTEK masyarakat Indonesia harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan memanfaatkannya. Kesadaran yang timbul di negara Barat mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan teknologi memang dapat dimengerti. Mereka mulai mempersoalkan nilai-nilai yang dipakai oleh masyarakat di Negara berkembang sebaiknya dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu perlu sekali Negara berkembang mempercepat proses pemindahan teknologi. Hal itu dapat berjalan jika Negara tersebut masayarakatnya telah dapat memanfaatkan teknologi yang di kembangkan dinegara maju dan dipakai oleh Negara yang sedang berkembang ( Hakam dan Efendi, 2008, hal:166-167 ).

D.  Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Manusiawi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih-lebih dalam era global telah menimbulkan berbagai dampak. Dalam  rangka ini diperlukan upaya pengembangan system control terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi. System control tersebut dalam hal ini disebut dengan etika. Sebagai masyarakat Indonesia yang berideologikan pancasila dan sekaligus menjadikan pancasila sebagai landasan dalam dinamika masayarakat Indonesia, maka sudah sewajarnya bila etika pancasila dijadikan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia. Strategi pembangunan yang diwacanakan dalam masyarakat Indonesia memang sedang mengakomodir hal itu. Hal ini dapat disimak dari adanya konsep pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang berwawasan lingkungan, pembangunan berwawasan budaya. Sehubungan dengan hal itu komponen-komponen pembangunan dituntut untuk mampu menciptakan teknologi yang manusiawi dan mengadaptasikan secara manusiawi. Dengan menyikapi secara positif kearifan-kearifan lokal yang dikembangkan oleh suatu masyarakat. Hal ini penting karena masyarakat dalam dinamika kehidupannya telah mengembangkan berbagai komponen budaya termasuk teknologi yang dilandasi dengan berbagai kearifan lokal masyarakat setempat. Komponen budaya yang dikembangkan dengan pola pikir semacam itu telah teruji maknanya. Kebermaknaan komponen budaya tersebut tidak saja dilihat dari kefungsiannya, akan tetapi juga dari pertanggungjawabannya terhadap masyarakat, alam dan yang maha kuasa. Melalui hal itu tidak saja akan dapat mewujudkan IPTEK yang manusiawi akan tetapi juga paradigma pembangunan yang berwawasan manusiawi.

Pada abad ke-17, Robert Boyle adalah salah satu ilmuwan pertama yang melakukan percobaan ilmiah untuk menguji hipotesisnya. Dia berasumsi bahwa masyarakat akan mempercayai suatu penemuan ilmiah baru apabila penemuan tersebut dapat divisualisasikan kepada masyarakat. Komunikasi iptek terhadap masyarakat dan pemahaman masyarakat terhadap iptek merupakan subyek riset yang relatif baru di lingkungan akademis, namun berkembang untuk dipelajari lebih lanjut untuk mendukung proses pengambilan kebijakan publik. Pemahaman yang baik terhadap dinamika kompleksitas IPTEK dan interaksi IPTEK terhadap masyarakat dan akhirnya berkembang menjadi suatu system pengelolaan dan control sosial masyarakat terhadap IPTEK. Beberapa istilah telah digunakan dalam pendefisian komunikasi IPTEK antara lain: pemahaman publik terhadap iptek, kesadaran publik terhadap IPTEK, dan difusi sosial terhadap IPTEK. Sejalan dengan waktu, tujuan utama komunikasi IPTEK berkaitan dengan tiga aspek utama. Pertama, aspek politik. Hasil akhir suatu inovasi iptek mempunyai spesifikasi tersendiri di dalamnya, yaitu terminologi, institusi, sistem verifikasi. Kedua, aspek kognitif. Dalam komunikasi IPTEK, perangkat komunikasi atau penyampai informasi yang digunakan akan disesuaikan untuk menciptakan jaminan terjadinya pemahaman dan penerimaan masyarakat awam terhadap IPTEK. Ketiga, aspek kreativitas. Membantu perkembangan kecerdasan dan kapabilitas masyarakat sehingga menghasilkan kemampuan dalam mengintegrasikan IPTEK ke kehidupan sehari-hari.

Massimiano Bucchi, seorang ilmuwan sosiologi, menekankan pendekatan alternatif komunikasi IPTEK. Bucchi berargumen mengenai pentingnya penerjemahan linguistic dalam proses alih informasi dari ilmuwan kepada masyarakat. Dia menformulasikan suatu teorema yang disebut communication continuum, untuk memberikan argumentasikan terhadap model linier komunikasi dimana penerima informasi bersikap pasif. Dia mengidentifikasikan bentuk-bentuk komunikasi IPTEK menjadi empat tingkatan utama :

• Tingkatan pertama. Merupakan tingkatan dengan dimensi tertinggi, yaitu tingkatan intraspesialistik yang merupakan bentuk komunikasi dan penyampaian informasi di antara ahli-ahli dalam bidang riset spesifik yang sama. Contohnya, artikel di sebuah jurnal ilmiah.
• Tingkatan kedua. Adalah tingkatan interspesialistik, merupakan bentuk komunikasi antara ahli-ahli dalam suatu disiplin keilmuan yang sama, namun berbeda dalam topik riset. Contohnya, artikel interdisipliner dalam jurnal ilmiah.
• Tingkatan ketiga. Yaitu tingkatan pedagogik, dalam tingkatan ini, teorema dan postulat suatu topik ilmiah telah berkembang maju dan dapat dikonsolidasikan menjadi sebuah kumpulan teorema dan postulat yang akurat.
• Tingkatan keempat. Merupakan tingkatan terakhir adalah tingkatan popular. Contoh yang cukup umum, maupun film dokumenter ilmiah di TV. Dalam tingkatan ini, bentuk komunikasi IPTEK disajikan kedalam visualisasi gambar metafora dengan bahasa yang mudah dipahami publik.

E. Organisasi - Organisasi Kerjasama Global dan Regional

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

• Sejarah pembentukan PBB
Latar Belakang pembentukan PBB tidak lain adalah mewujudkan sebuah dunia yang dibangun atas 4 kebebasan manusia yaitu: kebebasan untuk bicara, kebebasan untuk beribadah, kebebasan untuk mempunyai keinginan, kebebasan dari rasa takut.
• Kelengkapan-kelengkapan organisasi PBB
1. Majelis Umum
• Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional
• Berhubungan dengan kerjasama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan perikemanusiaan
• Berhubungan dengan perwakilan internasional termasuk daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri yang bukan daerah daerah strategis
• Berhubungan dengan keuangan
• Penetapan keanggotaan
• Mengadakan perubahan piagam
• Memilih anggota dewan keamanan, dewan ekosos, dewan perwakilan, hakim mahkamah internasional, dll
2. Dewan keamanan
• Badan yang terkuat di PBB yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan antarnegara
• Pertemuan pertamanya 17 januari 1946 di Chruch house, London dan keputusan mereka disebut resolusi dewan keamanan PBB
• Dewan keamanan PBB memiliki hak veto, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis dan cina ditambah 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun oleh majelis umum
3. Dewan ekonomi dan sosial (Economic and Social Council atau ECOSOC)
• Semula beranggotakan hanya 18 negara, kemudian dengan amandemen 1963 berlaku tahun 1965 bertambah menjadi 27 negara, berubah amandemen 1971 berlaku 1975 beranggotakan 54 negara
• Anggotanya dipilih 3 tahun dan paling sedikit bersidang 3 kali dalam setahun
• Tugas ECOSOC:
• Bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan sosial yang digariskan oleh PBB
• Mengembangkan ekonomi, sosial, dan budaya
• Memupuk hak asasi manusia
• Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan berkonsultasi menyampaikan pada siding umum anggota PBB
• Sekretariat PBB diketahui oleh sekretaris jenderal PBB, dibantu oleh staf pembantu pemerintah sedunia
• Badan ini membawa tugas yang diatur oleh dewan keamanan sidang umum, dewan ekonomi dan sosial, dan badan PBB lainnya.
• Kelemahan PBB
Anggota dewan keamanan PBB mempunyai hak veto yaitu: Rusia, Cina, Inggris, Prancis, Amerika Serikat. Ketidaksetujuan salah satu Negara yang memiliki hak veto berarti sudah cukup untuk membuat eksekusi dari suatu tindakan pelaksanaa tidak mungkin dilakukan, meskipun anggota dewan keamanan lainnya semua telah menyetujui.

2. International Monetary Funds (IMF)

Dana Moneter Internasional adalah organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada Negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing Negara. IMF didirikan dengan tujuan:

• Mulanya untuk menata alat pembayaran (uang) yang nilai standarnya rusak akibat perang dunia ke-II. Namun, seiring peradaban manusia yang semakin maju dan semakin kompleks permasalahan perekonomian dunia, tujuan utama organisasi IMF pun bertambah.
• Membantu memperlancar kerja sama melalui perundingan-perundingan dalam bidang keuangan.
• Membantu memperlancar perdagangan intemasional.
• Membantu memecahkan permasalahan perekonomian negara anggota sehingga dapat memperluas kesempatan kerja.
• Membantu negara anggota untuk memperbaiki dan mengatasi kesulitan pembayaran luar negeri melalui pemberian pinjaman.
• Mengusahakan tercapainya stabilitas nilai mata uang (valuta) dan mewujudkan sistem pembayaran internasional sehlngga dapat mengurangi hambatan perdagangan antarnegara.
• Membantu mengatasi ketidakseimbangan struktur neraca pembayaran negara-negara anggota.

3.  ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations)/ Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara

ASEAN adalah kepanjangan dari Association of South East Asia Nations. ASEAN disebut juga sebagai perbara yang merupakan singkatan dari perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara. Gedung sekretariatan asean berada di kebayoran baru, Jakarta Selatan, ASEAN berdiri 8 Agustus 1967 pada mulanya beranggotakan 5 negara yaitu : Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Fillipina. Pada tanggal 8 Januari 1984, keanggotaan ASEAN bertambah keanggotaan lagi satu, yaitu dengan masuknya Brunei Darussalam. Kemudian pada tanggal 28 Juli 1995, bertambah lagi satu yaitu Vietnam. Pada tanggal 23 Juli 1997, Laos dan Myanmar masuk menjadi anggota ASEAN. Dan yang terakhir Kamboja masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 30 April 1999.

4.  Isu Baru TRIMS dan TRIPS ( Trade Related Investment Measures dan Trade Related Intellectual Provety Right)

Isu pokok dari TRIMS adalah menertibkan kebijakan investasi yang menghambat dan menyebabkan distorsi perdagangan. Penggunaan kebijakan investasi. Tidak boleh dikonsisten dengan perlakuan nasional (national treatment) dan larangan pembatasan kuantitatif. Daftar TRIMS yang dianggap inkonsisten dengan kedua aspek tersebut adalah ketentuan muatan lokal atau ketentuan yang menghambat volume atau nilai impor yang dapat dibeli oleh sebuah perusahaan asing atau yang harus digunakan sesuai dengan tingkat ekspor yang dilakukan. Semua anggota GATT harus melaporkan semua ketentuan TRIMS yang inkonsisten dan harus menjadwalkan penghapusannya dalam dua tahun untuk Negara maju, dalam lima tahun untuk NSB, dan dalam sepuluh tahun untuk Negara miskin.

Tujuan TRIPS adalah menertibkan praktek-praktek bagi Negara-negara yang berbeda dalam memberikan standar perlindungan dan pelaksanaan hak milik intelektual, termasuk penanganan perdagangan barang tiruan/palsu. Standar minimum ditentukan dalam berbagai aspek, seperti penertiban perdagangan palsu dan perlindungan “copyright”, “trademark” dan hak paten. Untuk implementasinya para pemerintah juga berkewajiban melakukan pengarahan di negerinya.

5. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)

Asia pasifik economic cooperation (APEC) yang dibentuk pada tahun 1989 di Australia untuk pertama kalinya melakukan pertemuan ekonomi informal para pemimpin ekonomi APEC di Blake Island, Amerika Serikat pada tahun 1993. Pada pertemuan tersebut telah dikeluarkan suatu Leaders Ekonomic Vision Statement, yang pokok-pokok isinya adalah :

• Menyadari adanya keterkaitan adanya dan keanekaragaman yang ada, maka dikembangkanlah suatu paguyuban ekonomi Asia Pasifik.
• Dasar-dasar pertumbuhan ekonomi adalah system perdagangan multiteral dan oleh karena itu diberikan dukungan kuat.
• Perlu dilakukan pembicaraan lanjutan untuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan dan investasi agar perdagangan dapat diperluas dalam kawasan didunia.

Dalam pertemuan di Blake Island APEC membentuk visi masyarakat ekonomi Asia-Pasifik, juga diputuskan agar pertemuan serupa dapat diselenggarakan di Bogor-Indonesia sebagai tuan rumah, dan ketuanya presiden Republik Indonesia. Suatu peristiwa bersejarah dimana para pemimpin ekonomi kawasan Asia Pasifik, suatu kawasan yang paling dinamis pertumbuhan dunia, menjawab tantangan perubahan ekonomi regional dan global cepat, menggalang potensi ekonomi bersama bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, memberikan sumbangan penting bagi masa depan ekonomi dunia dengan menyatakan di Bogor telah ditentukan rancangan mengenai masa depan kerjasama ekonomi dan perbaikan prospek pertumbuhan ekonomi yang dipercepat dalam kawasan Asia-Pasifik tetapi juga diseluruh dunia. Meletakkan dasar-dasar kerjasama masa depan Asia-Pasifik itu. Kemitraan, prinsip-prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan merupakan landasan idiil. Persetujuan GATT dan WTO sebagai landasan konstitusional, dan semua persetujuan APEC dengan prinsip yang kuat membantu yang lemah menjadi landasan operasionalnya.

Kerjasama ekonomi Asia-Pasifik dilakukan untuk mendorong :

• Diperkuatnya system perdagangan multiteral yang terbuka persetujuan GATT dan WTO
• Perluasan liberalisasi perdagangan dan investasi dalam Asia-Pasifik
• Peningkatan kerjasama pembangunan Asia-Pasifik

Untuk itu maka deklarasi mengemukakan tekad semua anggota untuk melaksanakan sepenuhnya komitmen-komitmen terhadap GATT dan berpartisipasi penuh dalam WTO. Mengenai pelaksanaan liberalisasi perdagangan dan investasi dikawasan Asia-Pasifik, para pemimpin APEC sepakat menetapkan sejumlah sasaran dan tujuan yang spesifik, termasuk perdagangan dan investasi bebas dan terbuka di Asia-Pasifik paling lambat 2010 untuk Negara maju dan tahun 2020 untuk Negara berkembang. Agenda tersebut berpilar pada liberalisasi perdagangan perdagangan dan investasi, fasilitas yang menyertainya, serta kerja sama ekonomi teknik dan teknik. Programnya mencakup 12 area, yakni :

• Pembangunan sumber daya manusia
• Ilmu pengetahuan
• Teknologi industri
• Perusahaan kecil dan menengah
• Energy
• Transportasi
• Telekomunikasi dan informasi
• Tourisme
• Data investasi dan perdagangan
• Promosi perdagangan
• Konservasi sumber daya kelautan
• Teknologi pertanian

6. Dampak Positif Kesepakatan Putaran Uruguay, AFTA dan APEC Untuk Ekonomi Indonesia

Sekarang bangsa Indonesia telah memasuki era reformasi di segala bidang, termasuk bidang pembangunan ekonomi. Dalam era ini akan dilanjutkan, ditingkatkan, diperluas dan lebih diperdalam kegiatan pembangunan dalam segala bidang guna mencapai sasaran utama pembangunan, yaitu terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju. Oleh karena itu, dalam upaya mencapai sasaran pembangunan di masa mendatang, harus tanggap terhadap perkembangan lingkungan strategis baik nasional, regional maupun global yang harus dimanfaatkan untuk lebih memacu perkembangan ekonomi nasional dan daerah. 

F. Perdagangan Global

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Paradigma pembangunan berkelanjutan mengisyarakatkan bahwa aspek lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatana pembangunan. Sistem perdagangan global yang mendayagunakan pasar dalam negeri sebagai bagian dari pasar global berupaya mengaitkan sistem pedagangan dengan prinsip perdagangan berwawasan lingkungan. 

Berdasarkan pertimbangan diatas maka visi pembangunan ekonomi jawa timur dalam konteks perdagangan global adalah: pengembangan instrumen ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Sedangkan ketiga missinya adalah:

1. Command and control, merupakan pangkat yang di terapakan oleh pemerintah melalui baku mutu lingkungan dan program lain.
2. Self Regulation, merupakan tindakan proaktif dalam penjegahan pencemaran oleh perusahaan yang membawa keuntungan adanya kelenturan pada perusahaan untuk mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kondisi perusahaannya.
3. Penguatan instrumen ekonomi yang di lakukan melalui insentif, disensintif, dan Tradeable Emission Permit.

Lima bidang yang di anggap prioritas adalah:

1. Pengembangan Pendekatan Ekonomi-Ekologi (Ecological Economics) Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan
2. Pengembangan Pendekatan Pencegah Dampak Lingkungan ( Minimasi Limbah Atau Lingkungan )
3. Pengembangan Sistem Akutansi, Audit Dan Neraca Ekonomi, Sumberdaya Alam Dan Lingkungan
4. Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan Global Dan Standarisasinya
5. Sistem Informasi Produk Unggulan Jawa Timur Dan Sistem Produksi Bersih.

UNCTAD memiliki tujuan untuk memperlancar pembangunan negara berkembang. UNCTAD berusaha memperbaiki harga ekspor produk prima dengan cara mengendalikan pemasok untuk produk prima tersebut. Dalam perdagangan internasional di kenal adanya masalah perdagangan negara-negara maju dengan negara-negra berkembang, perdagangan Utara - Selatan, dan perdagangan Barat - Timur. Masalah perdagangan negara-negara maju dengan negara-negara berkembang adalah tentang perdagangan barang industri dan non industri.

Bagi Negara-negara berkembang, respons yang harus diberikan dalam menjawab globalisasi seyogianya menggabungkan kedua gerakan tersebut. Pada satu sisi, harus dicari cara menciptakan sistem ekonomi nasional yang kuat dengan memberikan perlindungan kepada industri-industri dalam negeri agar mampu bersaing secara sehat dikemudian hari, sementara pada sisi yang lain harus diperjuangkan suatu tatanan yang lebih adil bagi Negara-negara didunia dan masyarakat umum. Suatu kebijakan ekonomi nasional tidak akan pernah efektif, tanpa kendala structural yang berangkat dari tatanan dunia saat ini di ubah. Dengan lain, segala rekomendasi kebijakan yang diberikan akan mempunyai hasil yang kurang memuaskan jika situasi ekonomi global yang menyisakan ketimpangan dan dominasi modal Negara-negara maju terus berlanjut ( Winarno, 2008:6).

Masalah perdagangan Utara-Selatan merupakan perdagangan antara negara-negara dengan negara-negara berkembang. Negara-negara maju merupakan negara industri dan negara-negara berkembang adalah negara-negara non-industri. Sedangkan masalah perdagangan Barat-Timur adalah persoalan perdagangan antara negara-negara non-komunis. Perdagangan anatara negara-negara Barat dan Timur di pengaruhi oleh situasi politik. Yaitu adanya perbedaan ideologi antara kedua kelompok negara tersebut. 

Mekanisme perdagangan ada dalam persaingan bebas berlandaskan hukum efesiensi dan bergantung kepada pemerintah. Hal ini mendorong semua negara mengurangi perintang masuk (barrier to entry). Hal ini pula yang mendorong pemerintah untuk bertindak rasional.  

Prinsip-prinsip perdagangan bebas dan rasional yang menjiwai globalisasi ekonomi yang melanda negara-negara di dunia harus di topang upaya-upaya untuk mewujudkannya. Masyarakat internasional telah melakukan upaya-upaya seperti itu. Hal ini bisa di buktikan dengan adanya ITO, GATT, WTO, UNCTAD, sampai kepada adanya Putaran Uruguay.  PU ini merumuskan;

1. Penurunan Hambatan Tarif dan non-tarif,
2. Penyempurnaan Beberapa Implementasi Peraturan GATT, 
3. Subsidi dan Countervailing Measures, dan 
4. Isseus TRIMS (Trade Related Investment Measures).

AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan EAEC siap menghadapi APEC (Asia Pacifik Economic Coorperation) agar menciptakan sistem perdagangan multilateral yang lebih terbuka. AFEC itu sendiri diidentifikasi sebagai organisasi kerjasama ekonomi regional terbuka untuk memperbesar keuntungan dengan adanya interdependensi yang meliputi berbagai bidang yaitu, jasa, teknologi, ekonomi, dan tidak merugikan kerjasama regional yang lain .

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupkan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadi ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta pendudukny. AFTA di bentuk pada waktu konperensi Tingkat Tinggi (KTI) ASEAN Ke IV di Singapura tahun 1992. Pengembangan AFTA  terahir yang terkait adalah adanya kesepakatan umtuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Kamboja, Laos Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.

Analisa Dalam Mewujudkan Sistem Perdagangan Dunia Yang Bebas :

1. Penurunan hambatan tarif dan non-tarif, tujuan perjanjian mengenai penurunan hambatan tarif dan non-tarif adalah liberalisasi perdagangan dan peningkatan akses pacar.
2. Penyempurnaan Beberapa Implementasi Peraturan GATT
• Anti-Dumping, tujuan utama dari penyempurnaan implementasi peraturan GATT adalah untuk mencegah dan mengurangi  penggunaan peraturan GATT sebagai proteksi terselubung.
• Technical Barries to Trade, ditujukan guna mencegah terjadinya hambatan perdagangan melalui penentuan standar teknis, pengujian dan prosedur sertifikasi, namun demikian perlu disadari, bahwa setiap negara memiliki hak untuk melindungi kehidupan dan keselamatan manusia, kehidupan binantang dan tumbuhan serta kelestarian sumber daya alam. 

G. Penduduk

Penduduk umat manusia di berbagai tempat di muka bumi ini memperhatikan adanya keberagaman. Keberagaman itu dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek fisik, aspek kuantitas, aspek budaya. Dalam era globalisasi terjadi interaksi, interdepensi dan gerakan spasial penduduk secara intensif. Globalisasi dengan hukum pasar bebasnya akan dapat menimbulkan masalah-masalah kependudukan dan lingkungan yang makin kompleks seperti kemiskinan, pengangguran, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, ketimpangan sosial ekonomi antar negara/kawasan yang makin tajam sehingga pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup umat manusia di dunia. Untuk itu di perlukan adanya pengetahuan dan pemahaman dalam diri anak didik setiap bangsa di dunia termasuk Indonesia tentang keanekaragaman penduduk dunia. Berkaitan dengan tersebut, berikut akan diuraikan tentang perkembangan penduduk dunia, karakteristik penduduk dunia, migrasi internasional dan pasar kerja global.

1. Perkembangan penduduk

Data jumlah penduduk dunia dari berbagai sumber menunjukka adanya peningkatan dari tahun ke tahun, peningkatan tersebut berkaitan dengan perkembangan peradaban manusia dalam berinteraksi dengan alam sekitarnya. Menurut Mantra (1985) terdapat tiga tahap perkembangan peradaban manusia, yaitu : pertama, jaman ketika manusia baru pertama kali mengenal alat-alat sederhana untuk menanggulangi kehidupannya yang menjadi tonggak berubahnya manusia menjadi Homo Spiens. Kedua, jaman ketika manusia mampu mengembangkan usaha pertanian menetap yang berlangsung sekitar tahun 10.000 tahun yang lalu. Ketiga, jaman dimulainya era industrialisasi sekitar pertengahan abad 17 sesudah masehi.

Angka pertama yang dikemukakan mengenai jumlah penduduk dunia adalah 125.000 orang yang hidup kira-kira satu juta tahun yang lalu. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar satu juta orang setelah mengalami perkembangan selama 700.000 tahun kemudian. Gejala meningkatnya jumlah penduduk dunia mulai terlihat ketika manusia mampu mengembangkan peradabannya dalam bentuk pertanian menetap. Era ini terjadi sekitar 10.000-20.000 tahun yang lampau. Kehidupan manusia mulai menetap membentuk desa-desa pertanian. Perubahan gelombang peradaban manusia terjadi sekitar tahun 1650 yang ditandai dengan terjadinya revolusi industri di Negara-negara barat terutama Inggris. Pada tahun 1650 hingga sekarang dikenal sebagai era modern kependudukan dunia yang dicirikan dengan gejala pertumbuhan semakin meningkat, sumber-sumber data makin banyak dan tingkat keakuratannya serta relialibitas lebih baik jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Periode 1650-1800 ditandai adanya inovasi dibidang teknologi pertanian, berkembangnya industry pertanian dengan pendirian pabrik-pabrik pada tahap awal dan penemuan mesin-mesin baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pertanian. Periode 1800-1850 memperlihatkan adanya variasi spasial pertumbuhan penduduk antar-negara dan antar kawasan/benua. Negara-negara eropa umumnya masih menunjukkan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Periode 1850-1900 ditandai dengan sudah banyaknya Negara di dunia yang melaksanakan sensus penduduk sehingga data kependudukan dunia makin lengkap dan realibilitasnya makin tinggi. 

Perang dunia I merupakan peristiwa dunia yang mempengaruhi kependudukan dunia pada periode 1900-1930. Dalam periode ini banyak penduduk meninggal karena perang, buruknya keadaaan ekonomi, dan wabah penyakit terutama penyalit infeksi. Periode 1930 hingga sekarang merupakan periode peledakan penduduk yang cukup besar, terutama setelah Perang Dunia II. Dalam periode ini usaha-usaha penurunan pertumbuhan penduduk menjadi program internasional yang mencakup hampir semua Negara dunia.

2. Karakteristik penduduk di era globalisasi 

Globalisasi membawa dampak yang luas terhadap kehidupan manusia termasuk di bidang kependudukan. Beberapa permasalahan yang terkait dengan penduduk yang terjadi dalam era globalisasi antara lain : (1) Ledakan jumlah penduduk dunia; (2) Ketimpangan spasial tentang jumlah dan kualitas SDM yang makin tajam; (3) Eksploitasi SDA yang makin meningkat sehingga menimbulkan krisis lingkungan; (4) Meningkatnya mobilitas penduduk Internasional; (5) Konflik antar kelompok sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda baik dalam lingkup lokal maupun global; (6) Munculnya jenis – jenis penyakit menular yang meluas secara cepat (HIV/AIDS, SARS, Flu Burung, dll).  

1. Jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk dunia, Dalam era gobalisasi terjadi peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh canggihnya peranan teknologi di bidang kesehatan, dan produksi bahan makana sehingga angka kematian menjadi sangat rendah. Sementara angka kelahiran terutama di negara berkembang masih sangat tinggi. Di samping itu, terjadi ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antar negara, antar benua tidak merata.
2. Kualitas penduduk dunia, Kualitas penduduk dunia dihitung berdasarkan beberapa kriteria antara lain : tingkat kematian bayi, angka harapan hidup, dan pendapatan perkapita. 

Berdasarkan data refernsi populasi dunia, kualitas penduduk di negara – negara maju lebih baik dibandingkan kualitas penduduk di negara berkembang yang terpusat di Asia dan Afrika. Dengan permasalahan tersebut, maka kelompok negara berkembang akan sulit memenangkan kompetisi di era globalisasi.

3. Migrasi internasional dan posisi indonesia dalam akses pasar global

a. Migrasi Internasional

Pada umumnya dikenal empat variabel yang mempengaruhi migrasi internasional (Weliner, 1985 dalam Molo clan Sugihardjo, 1996). Keempat variabel tersebut adalah:

• Perbedaan ekonomi yang mencakup perbedaan upah dan peluang kerja
• Variabel spasial yakni jarak dan biaya transportasi
• Variabel afinitas yang mencakup kesamaan agama, budaya, bahasa, dan hubungan kekerabatan
• Akses terhadap peraturan untuk masuk dan peraturan meninggalkan agama

b. Posisi dan Kendala Indonesia dalam Akses Pasar Dalam Akses Global

Posisi Indonesia dalam pasar kerja global termasuk kurang menguntungkan. Hal ini terlihatluar negeri sebagai pekerja pasar seperti sebagai pembantu rumah tangga. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebagai contoh, TKI yang bekerja di Saudi Arabia, pada umumnya berketerampilan rendah dan tidak memiliki pengalaman yang memadai.

Download File ...